Tentang Tragedi Angka 6 dan Sumbangan

Di tengah-tengah keprihatinan menghadapi dampak kenaikan BBM, ditambah lagi dengan kenaikan harga LPG, masih ada cerita 66 ribu dolar yang berceceran di sebuah Mal. Nampaknya angka 6 baru menjadi favorit, bukan angka 9 sebagai bilangan tunggal tertinggi. Walaupun berbeda digit, kasus “telepon para jaksa” juga dimulai dari terkuaknya ceceran dolar berawal angka 6. Padahal kalau menurut cerita di dalam trilogi The Omen, angka 666 merupakan lambang setan.

Sementara dari sidang tentang konversi hutan lindung, muncul juga rekaman telepon yang lebih tidak sedap lagi. Kalau rekaman tersebut otentik (kalau tidak kenapa musti jadi bukti di persidangan?) begitu tragisnya nasib negeri tercinta ini. Persoalan hutan yang multidimensi hanya berujung pada uang dan ranjang. Membaca transkrip rekaman telepon wakil rakyat tersebut terasa lebih mengiris hati ketimbang membaca liriknya Slank yang pernah dinyanyikan di teras gedung KPK.

Tentang ”Sumbang-menyumbang” dan Investasi Sosial
Kejadian angka serba 6 (sebut saja tragedi angka 6) dan telepon wakil rakyat seakan sebuah klik tombol “delete” bagi perilaku yang dapat dicontoh dari 2 orang tokoh di negeri ini. Yang pertama, Hidayat Nur Wahid sang Ketua MPR. Tokoh ini harus merelakan “sumbangan resepsi” pernikahannya diobok-obok, bahkan dipublikasikan. Kedua, Sultan Hamengku Buwono X, yang harus juga merelakan “urusan dapur” di belakang sana -yang notabene tabu untuk dibicarakan- diobok-obok dan diberitakan melalui media massa ketika menikahkan putrinya.

Mungkin sebuah kebetulan, kalau mereka memiliki latarbelakang budaya Jawa. Maaf, di sini tentangblog tidak mencoba masuk dalam wilayah SARA, apalagi etnosentrisme. Ada yang menarik dalam tradisi Jawa terkait dengan sumbang-menyumbang. Konon, dalam tradisi suku ini, membicarakan “sumbangan” dalam konteks hajatan maupun kedukaan termasuk sebagai salah satu tabu. Cerita tentang perolehan sumbangan hajatan atawa kedukaan harus berhenti di dinding rumah. Berapapun perolehan tersebut, tidak sepantasnya untuk diungkap di ranah publik.

Bahkan ada fenomena yang lebih ekstrim, tentangblog pernah dapat cerita bahwa dalam sebuah selebaran berita duka, masih dapat dijumpai tulisan “Mohon maaf, keluarga kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun”. Sombong? Mungkin bisa dimaknai demikian. Namun satu hal yang harus dipertimbangkan juga, bahwa sumbangan seperti itu dimaknai sebagai hutang, yang tetap memunculkan kewajiban untuk melunasinya pada kesempatan berbeda. Dalam konteks demikian, perolehan sumbangan dapat dimaknai sebagai “hasil panen dari benih yang telah ditabur sebelumnya.” Artinya, kalau kedua tokoh tersebut menerima sumbangan dalam skala besar, bisa jadi bukan karena persoalan gratifikasi atawa komisi yang harus dicurigai. Mungkin, sumbangan tersebut merupakan investasi sosial yang pernah mereka tanamkan juga besar.

Dalam konteks kekinian, di era negara modern, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya sumbangan seperti di atas tidak lagi diperhitungkan. Bahkan besaran sumbangan yang dapat diterima pejabat publik pun dibatasi, dan KPK harus melakukan audit. Kehadiran KPK dapat dipandang sebagai salah satu aktor negara modern memotong begitu saja alur sejarah dan multi peran yang dimiliki individu. Selain sebagai gubernur, bukankah Sultan HB X sebagai seorang raja memiliki previlege dalam menerima sumbangan apapun dari warganya? Namun di mata negara modern, posisi tersebut harus dipandang sama, yakni sebagai pejabat publik yang harus rela diobok-obok, bahkan dipublikasikan perolehan sumbangan dari hajatan.

Tentang Simbol Pundi-pundi
Hal yang ingin tentangblog sampaikan melalui cerita di atas adalah sebuah kemungkinan yang sangat besar untuk memutus rantai sejarah, sosial dan budaya. Dengan kata lain, kalaupun tragedi angka 6 merupakan sebuah budaya yang sudah mendarah-daging ternyata dapat diputus juga mata rantainya. Budaya dan tradisi tidak dapat lagi dijadikan sebagai pintu pemaaf dalam konteks budaya baru bentukan negara modern.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan pula bahwa sikap terhadap sumbang-menyumbang sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Simak saja fenomena gambar “tabungan” atawa pundi-pundi yang sempat menghiasi undangan resepsi pernikahan. Sebelum gambar tersebut populer, fenomena sebelumnya adalah kalimat yang sangat sopan tapi bermakna pengharapan. “Tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak menerima sumbangan dalam bentuk kado dan karangan bunga”. Artinya, para hadirin yang diundang sudah dipastikan akan membawa “sesuatu”.

Kalau dipikir-pikir dengan logika ekonomi, kalimat tersebut ada benarnya. Siapa mau makan karangan bunga? Sudah harganya mahal dan hanya bertahan 1-2 hari saja, setelah itu hanya menjadi timbunan sampah. Kalau dalam bentuk rupiah kan masih bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan (?).

Cerita tentang kado ga kalah serunya. Siapapun senang menerima kado, apalagi pemberinya tahu kebutuhan dan keinginan si penerima kado. Harapan pemberi kadopun terkadang sangat tinggi di awan. Sedapat mungkin pemberiannya dipakai bahkan disimpan untuk pajangan yang “kekal”. Satu hal yang sering dilupakan, semua pemberi kado berpikir demikian. Jadilah banyak kado kembar yang terkadang mubazir. Bayangin saja kalau pada sebuah hajatan di antara kado yang datang terdapat 5 kulkas & 5 mesin cuci, mau dikemanakan? Jelas, penerima kado yang dapat mengumpulkan 5 kulkas dan 5 mesin cuci tidak pernah punya bayangan untuk bikin bisnis es lilin atawa bikin usaha laundry.

Cerita tersebut kemudian memunculkan fenomena ekonomi lanjutan. Konon, dulu ada toko kelontong yang siap menerima “bekas kado” seperti itu. Sudah barang tentu, toko tersebut mau membeli dengan harga sangat miring, karena menjualnya pun masih di bawah harga pasar. Bagaimanapun juga barang-barang tersebut dikategorikan barang bekas (bekas kado). Tak heran kalau toko tersebut terkenal karena harganya murah. Akhirnya, “bekas kado” tersebut menjadi kado lagi, disumbangkan lagi, dijual lagi ke toko “bekas kado”, kemudian dikadokan lagi, dan seterusnya……… dan seterusnya.

Munculnya gambar pundi-pundi, yang sekarang sudah mulai menghilang karena sudah menjadi konvensi, merupakan sebuah perubahan budaya yang mendasar. Kalau dulunya orang harus berpikir gengsi untuk memprediksi perolehan sumbangan, saat ini yang terjadi justru harapan “katakan dengan rupiah”. Bahkan kotak “amal” pun di pasang di depan pintu masuk lokasi perhelatan untuk siap menerima amplop (baik yang berisi maupun kosong). Ke depan, mungkin akan ada skema kredit dari perbankan untuk membuat hajatan kalau perhitungan laba-ruginya dapat diperhitungkan (?)

***************